Surabaya, (METROSOERYA.NET) – Pemerintah pusat akhirnya mencoret tol Aloha – Wonokromo – Tanjung Perak dan mengalihkan anggarannya untuk infrastruktur di daerah lain. Ketegasan Presiden Joko Widodo itu tertuang dalam Peraturan Presiden No 56/2018 tentang Perubahan kedua atas Perpres No 3/2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perpres tersebut sudah diteken Presiden Jokowi tertanggal 20 Juli 2018 belum lama ini.
“Kami sudah menunggu revisi jalur tol Aloha-Waru-Tanjung Perak itu dari pemda setempat sejak 2016 lalu, tapi sampai sekarang keseriusan itu tidak ada,” ungkap Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/8/2018).
Dijelaskannya, pembangunan Tol tersebut sudah menjadi atensi serius Presiden. Bahkan system penganggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. “Ya kalau tidak dipakai, kita akan gunakan untuk daerah lain, karena daerah lain banyak juga yang membutuhkan pembangunan infrastruktur,” imbuh Basuki.
Dalam Perpres No 56/2018 itu, Tol Aloha-Waru-Tanjung Perak sudah tidak lagi nongol di daftar list percepatan proyek strategis nasional. Tercatat ada 227 proyek strategis nasional yang tersebar di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Proyek Jalan Tol Aloha-Waru-Wonokromo-Tanjung Perak menjadi satu-satunya proyek yang dicoret.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan dicoretnya Tol Aloha-Waru-Wonokromo-Tanjung Perak itu. Pasalnya, Pemprov Jatim selama ini hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat. Selama Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo tidak setuju, Pemprov tidak ada artinya apa-apa. “Iya itu Kebijakan tentang infrastruktur itu dari menteri PU,Pasti kalau dicoret nanti akan ada pertimbangan lain,” harap Soekarwo saat di Surabaya, Jumat (24/8).
Untuk diingat, proyek ini adalah salah satu dari 7 proyek pengungkit ekonomi Jawa Timur yang pernah digagas sejak zaman Gubernur Jatim Imam Utomo. Pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini mengaku tidak tahu penyebab dicoretnya proyek Tol itu dari Proyek Percepatan Strategis Nasional. Soekarwo berharap ada solusi untuk kemacetan di Sidoarjo dan Surabaya. Karena sejak dicoret, belum ada komunikasi terkait tol tersebut.
Apalagi di UU Tata Ruang Nasional dan Perda RTRW Jawa Timur dan Kota Surabaya, pembangunan Tol Aloha-Waru-Wonokromo-Tanjung Perak masih ada. “Pasti nanti kita tanyakan alasannya apa. Mungkin nanti akan diganti dengan membuat ring road atau Elevated atau apa, perlu ada komunikasi,” jelas Pakde Karwo.
Agar kemacetan di Gresik, Sidoarjo dan Surabaya bisa segera ditangani maka pemprov, Pemkab Sidoarjo, Surabaya dan Gresik perlu duduk bareng bersama-sama pemerintah pusat. “Harus ada alternatife lain, nanti kita tunggu undangan rapat dari pusat,” pungkas Pakde Karwo. (Red)
