Iklan Rokok

20 November 2026

Metrosoeryanews

Aktual & Terpeecaya

Di Tengah Efisiensi Anggaran serta Proyek Strategis di Gianyar pada tahun 2026 Tuai Sorotan

Gianyar, metrosoerya news. – Jelang Tutup tahun 2026 , kejar dan kebut selesai nya proyek proyek di Gianyar . Di kabarkan Sejumlah proyek infrastruktur pemerintah maupun komersial di Kabupaten Gianyar menuai sorotan tajam dari masyarakat, DPRD, hingga aparat penegak hukum akibat masalah kualitas konstruksi, keterlambatan progres fisik, sengketa lahan, hingga pelanggaran tata ruang

Berikut adalah rangkuman beberapa proyek yang tercatat mengalami kendala dan kritik terkait kualitas maupun pelaksanaannya:

1. Masalah Kualitas Fisik dan Infrastruktur

Proyek Jalan Belong–Patas. Ruas jalan bernilai Rp5,4 miliar ini dikeluhkan warga karena cepat mengalami kerusakan saat diguyur hujan. Masyarakat menyoroti rendahnya kualitas pengerjaan serta buruknya sistem drainase yang memicu kerusakan dini.

Temuan Material di Proyek Puspem Gianyar. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pihak kejaksaan pada pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) Gianyar, ditemukan penggunaan material besi yang sudah berkarat di lokasi konstruksi. Selain isu material, proses tender empat paket proyek Puspem senilai ratusan miliar rupiah juga sempat dipertanyakan karena minimnya peserta yang memasukkan penawaran.

Proyek Drainase Jalan Batuyang–Tegehe. Pengerjaan saluran air untuk mengatasi banjir ini memicu keluhan dari para pelaku usaha setempat karena galian proyek dinilai mengganggu akses keluar-masuk tempat usaha mereka.

2. Keterlambatan Progres dan Konflik Lahan (Sport Center / GOR Bakbakan)

Progres Fisik Lambat. Komisi IV DPRD Kabupaten Gianyar menyoroti minimnya capaian fisik pembangunan Sport Center dan fasilitas pendidikan di Desa Bakbakan menjelang tenggat waktu akhir tahun, meskipun proyek strategis ini menyerap anggaran tahap pertama sekitar Rp350 miliar (dari total estimasi Rp450–480 miliar).

Penolakan dan Dugaan Manipulasi Lahan. Proyek GOR Bakbakan juga menghadapi perlawanan dari petani setempat yang didampingi YLBHI–LBH Bali. Mereka menolak proses konsinyasi lahan di Pengadilan Negeri Gianyar demi mempertahankan sekitar 19,18 hektare lahan sawah produktif, serta menduga adanya pelanggaran tata ruang dan manipulasi informasi dalam tahapan pengadaan tanah.

3. Pelanggaran Tata Ruang dan Perizinan Proyek Swasta

Pembangunan Resor dan Hotel di Payangan. Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali menghentikan sementara proyek pembangunan hotel mewah di Desa Puhu, Payangan. Sidak dewan menemukan bangunan berdiri di atas saluran irigasi, berada di area tebing curam, serta belum mengantongi izin lengkap.

Proyek Restoran Tanpa Izin. Satpol PP Kabupaten Gianyar menutup paksa sebuah proyek pembangunan restoran karena tidak memiliki dokumen perizinan sah. Selain melanggar aturan ketertiban umum, aktivitas alat berat proyek tersebut merusak aspal jalan yang baru diperbaiki serta membuat ceceran tanah menyumbat drainase trotoar. (Anw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!