Buruknya Pembangunan, Karena Oknum Anggota Dewan Nyambi Makelar Proyek.
Sidoarjo, Metro Soerya.net. Puluhan orang yang menamakan Gempur (Gerakan Penyelamat Uang Rakyak) dan beberapa aktivis Peduli Penyelamat Anggaran berunjukrasa didepan kantor Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota) Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dilakukan karena pembangunan lift di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo dan hampir pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan Dinas PUPR tidak sesuai dengan harapan masyarakat Sidoarjo yakni jelek (dibawah standar). Rabu pagi (19/12/2018).
Diduga, hasil pekerjaan buruk ini akibat campur tangan beberapa oknum anggota Dewan DPRD Kabupaten Sidoarjo yang nyambi menjadi makelar proyek, dan ini merupakan salah satu pemicu pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan Dinas PUPR kurang baik (jelek) secara kwalitas.
Dengan membawa poster yang bertuliskan “Hentikan Pembangunan Yang Tidak Pro Rakyat” unjukrasa dimulai di depan Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, menuju ke kantor Dinas PUPR yang tidak jauh dari Gedung DPRD. Dengan berjalan kaki long march menjadi pusat perhatian pengguna jalan.
Sesampainya di depan gapura pintu Dinas PUPR, salah seorang orator memberikan orasinya, bahwasannya pembangunan lift yang sedang proses pengerjaan di Gedung DPRD Sidoarjo harus dihentikan karena menghambur-hamburkan uang rakyat, “Penghamburan APBD 2018, yang mana dana APBD sebesar Rp 3,635 milyar semestinya bisa dialokasikan disektor pendidikan belajar dan mengajar, yang mana masih banyak bangunan kelas pada sekolahan
yang memerlukan bantuan untuk merehabilitasi ruang Kelas,” Kata Ariya selaku korlap unjukrasa.
Hal yang sama juga disampaikan Heru Sastrawan, dalam orasinya Heru mengungkapkan, Sidoarjo kota yang kaya APBD hampir 5 triliyun tapi mengapa ? Kwalitas proyeknya sangat memprihatikan, Ada yang tidak beres, salah satu indikasinya banyak kontraktor yang reputasinya jelek masih dipercaya sebagai pelaksana pembangunan yang ada di Sidoarjo. “Kami menyikapi sekaligus mengkritisi tetkait penghamburan APBD diakhir tahun 2018 yang digelontorkan untuk pembangunan
infrastruktur terutama pada paket PL yang kwalitas hasil kerjaannya tidak maksimal, sesuai harapan masyarakat Sidoarjo. Kami minta pertanggung Jawaban Dinas PUPR untuk menjelaskan atas banyaknya pekerjaan infrastruktur yang hasilnya dibawah standart. Untuk itu Gempur akan klarifikasi kepihak terkait termasuk SKPD, Dan ULP,” ungkap Kordinator Gempur.
Heru juga menjelaskan, hasil pekerjaan proyek Dinas PUPR yang tidak memuaskan disebabkan ikut campurnya
beberapa oknum anggota dewan yang jadi tengkulak dan makelar proyek infrastruktur yang ada di Sidoarjo. Ia berharap kepada para oknum makelar proyek yang duduk dikursi dewan berhenti berhenti untuk menjadi makelar proyek, jelasnya.
Rombongan Gempur yang akhirnya diterima oleh Kepala Dinas Sigit Setyawan dan jajarannya, untuk mengklarifikasi terkait masalah Pembangunan yang ada di Sidoarjo.
Kadin Sigit Setyawan mengakuinya bahwa pembangunan di Sidoarjo itu memang ada oknum kontraktor yang nakal bekerja tidak sesuai aturan, ada juga yang bekerja sesuai prosedur serta akan memberikan sanksi bagi para kontraktor yang nakal tersebut, ujarnya.
Sigit menjelaskan masalah pembangunan lift di Kantor Gedung DPRD yang sedang berlangsung pengerjaannya, dirinya tidak bisa berbuat banyak karena itu wewenang Banggar dan Pemda, ia hanya sebagai pelaksana, Pungkasnya.
Disisi lain, Gempar siap mengawal pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. (Yunus)
