Rakorpusda BI, Gubernur Paparkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Surabaya-Metrosoerya.net.  Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan paparan tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jatim (RPIP) saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah (Rakorpusda) dan Bank Indonesia (BI) di Gedung BI Jakarta, Rabu (4/9) sore.

Paparan tersebut disampaikan Gubernur di hadapan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dalam paparannya, Khofifah menjelaskan, industri andalan Jatim yang pertama yaitu makanan dan minuman. Baru kemudian diikuti antara lain industri tekstil dan alas kaki, industri kertas, industri farmasi, kimia dan tradisional, industri barang dari karet dan plastic, serta industri alat angkutan. “Sektor industri unggulan Jatim adalah mamin, tekstil dan produk tekstil dan alas kaki. Sedangkan industri penunjangnya yaitu industri barang modal, komponen dan bahan penolong,” tuturnya.

Khofifah menambahkan, terkait industri alas kaki, dirinya memberikan perhatian lebih karena potensi ekspornya saat ini cukup tinggi dan termasuk kategori padat karya dan sebagian besar berada di ring satu. Oleh sebab itu, pihaknya meminta adanya kebijakan dari pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk bisa memberikan insentif mengingat UMR ring satu di Jatim relatif lebih tinggi dari sekitarnya. Sehingga, insentif bagi industri padat karya dan berorientasi ekspor perlu mendapat insentif khusus.

Hal ini  hendaknya juga  berlaku  bagi industri di luar alas kaki  yang masuk kategori padat karya serta berorientasi ekspor lainnya.

“Dukungan dari pemerintah pusat ini penting dilakukan untuk mengurangi adanya mekanisasi khususnya pada industri padat karya seperti industri alas kaki. Dengan demikian, kebijakan di ring 1 utamanya terkait disparitas upah tetap bisa diikuti industri padat karya,” ujarnya.

Untuk kondisi existing kawasan industri, Khofifah menjelaskan, total kawasan industri di Jatim mencapai 5.066,5 Ha. Salah satu kawasan yang wilayahnya cukup luas yaitu PT. Java Integrated Industrial Ports Estate (JIIPE) seluas 2.933 Ha. JIIPE merupakan kawasan terintegrasi mulai dari kawasan industri, hunian, dan dukungan fasilitas pelabuhan laut.

Pengembangan kawasan industri di Jatim sebesar 31.748,78 Ha, yang tersebar di beberapa wilayah Jatim diantanya Gresik, Pasuruan, Surabaya, Sudoarjo, Jombang, Mojokerto, Lamongan, dan Madiun.

Di Jatim juga telah terdapat 7 klaster pengembangan wilayah dan potensi investasi. Salah satunya yakni klaster metropolitan untuk sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa yang terdiri dari Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, Gresik dan Pasuruan.

“Dari klaster-klaster tersebut masih banyak area yang memungkinkan masuknya investor, baik dalam maupun luar negeri. Apalagi kawasan ini juga sudah didukung dengan kapasitas listrik yang memadai, pengolahan limbah, tinggal koneksitas antar kawasan agar lebih efektif efisien,” terang Khofifah.

Terkait penerapan Online Single Submission (OSS), Gubernur menegaskan, pentingnya melakukan evaluasi penyempurnaan dan penelaahan kembali terutama terkait rekomendasi dinas dan kementerian teknis yang seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama. “Rekomendasi yang bisa didapatkan baik dari daerah dan kementrian teknis bisa kita urai.

Mana yang bisa dipangkas mana yang wajib, sehingga OSS bisa memberikan signifikansi terhadap kemungkinan PMA maupun PMDN untuk berinvestasi lebih mudah dan cepat dengan regulasi yang tetap bisa memberi kepastian hukum,” pungkasnya. (Gus Dar)