Tamparan Keras Rektor UTM “Mahluk DPRD”: Kepentingan Politik Hambat Program Pemerintah
Bangkalan – Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Dr. Safi, melontarkan pernyataan tajam terhadap DPRD Bangkalan dalam forum kajian akademik yang dilaksanakan JiPol (Ngaji Politik) di Pendopo Bupati Bangkalan.
Ucapan tersebut langsung menyita perhatian peserta diskusi setelah Dr. Safi menyebut “mahluk DPRD”, terutama kalangan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan yang hadir, termasuk Robby.
Pernyataan kontroversial itu bermula dari pertanyaan Robby yang mempertanyakan posisi dan statusnya sebagai wakil rakyat.
“Robby menyatakan bahwa secara konstitusional, dirinya sebagai lembaga legislatif daerah sejajar dengan kepala daerah sebagai eksekutif, namun dalam praktiknya, posisi DPRD sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kemandirian lembaga legislatif yang sejajar.
Menanggapi hal itu, Dr. Safi menyampaikan kritik keras terhadap peran dan status “mahluk DPRD”.
Ia menyoroti fenomena tarik-menarik kepentingan politik antara legislatif dan eksekutif yang kerap berdampak pada jalannya pemerintahan daerah.
“Seringkali terjadi, mahluk DPRD ini mengganggu program-program pemerintah daerah jika tidak sejalan dengan kepentingan politiknya. Ini kan bisa memperlambat penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Safi.
Dr. Safi juga membandingkan posisi anggota DPRD dengan aparatur di ranah eksekutif, menyatakan bahwa pejabat eksekutif memiliki kejelasan status, termasuk hak atas pensiun dan tunjangan, sementara status anggota DPRD dinilai berada di wilayah abu-abu.
“Kalau mengacu pada pemerintah eksekutif, mereka jelas–ada pensiunan, ada tunjangan. Ini DPRD sebagai apa? P3K bukan, PNS juga bukan,” tegasnya.
Puncaknya, Safi melontarkan pernyataan yang memantik kontroversi, “Kalau memang seperti itu, lebih baik DPRD bubarkan saja karena hanya membebani pemerintah.”
Kritik terbuka dari Dr. Safi dinilai sebagai tamparan keras bagi DPRD Bangkalan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD Bangkalan terkait pernyataan tersebut. Namun, diskursus mengenai peran, fungsi pengawasan, hingga relasi politik antara legislatif dan eksekutif dipastikan akan kembali menjadi sorotan publik pasca forum tersebut.@Muttakin
