Aksi Front Anti Kapitalisme di Depan Grahadi Memanas, Massa Bentrok dengan Aparat saat Malam Tiba

Surabaya | metrosoeryanews.net – Aksi unjuk rasa yang digelar Front Anti Kapitalisme di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (26/6/2026), berakhir ricuh setelah massa terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di kawasan tersebut.

Situasi yang semula berlangsung tertib berubah memanas saat malam tiba, memaksa petugas mengambil langkah pembubaran untuk mengendalikan keadaan.

Kericuhan dipicu ketika sebagian massa bergerak mendekati pagar kompleks Grahadi usai azan Isya berkumandang. Sejumlah demonstran melemparkan berbagai benda ke arah petugas yang berjaga, bahkan merusak pagar pembatas di depan gedung negara.

Aksi tersebut memicu respons aparat yang berupaya menghalau massa agar tidak memasuki area yang diamankan.

Personel Brimob kemudian melakukan tindakan pengamanan dengan mendorong massa menjauh dari lokasi. Dalam proses pembubaran, belasan peserta aksi diamankan guna mencegah kericuhan semakin meluas dan menjaga situasi keamanan tetap terkendali.

Demonstrasi tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian aksi protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang beberapa hari terakhir digelar di Surabaya.

Pada aksi kali ini, massa mengusung slogan “Indonesia Sekarat”, sebagai bentuk kritik terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang mereka nilai semakin membebani masyarakat.

Juru Bicara Front Anti Kapitalisme, Septia Rahma, menjelaskan perubahan slogan dari aksi sebelumnya merupakan simbol meningkatnya kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah.

“Kami menilai situasinya bukan lagi sekadar mengarah ke krisis, tetapi masyarakat sudah merasakan tekanan yang jauh lebih berat. Karena itu kami menggunakan istilah Indonesia Sekarat sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah agar tidak terus mengabaikan suara rakyat,” ujarnya kepada awak media.

Menurut Septia, kenaikan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok menjadi persoalan yang paling dirasakan masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada menurunnya daya beli masyarakat.

“Saya sendiri sebagai pelaku UMKM merasakan dampaknya. Harga barang terus naik, daya beli pelanggan menurun, dan keluhan itu datang hampir setiap hari. Kondisi ini bukan hanya dialami pedagang, tetapi juga masyarakat kecil secara luas,” katanya.

Dalam aksi tersebut, Front Anti Kapitalisme menyampaikan sebelas tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan itu meliputi penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, pembukaan lapangan kerja yang layak, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, pencabutan Undang-Undang TNI dan Polri, penghentian proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land, pembebasan tahanan politik, peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan, penyediaan transportasi publik gratis yang inklusif, hingga perubahan sistem politik dan ekonomi yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat.

Massa juga membentangkan spanduk bertuliskan “Prabowo Kowarso”, yang disebut sebagai istilah bernuansa khas Surabaya untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Menurut Septia, penggunaan istilah tersebut dipilih agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya warga Surabaya.

“Kami menggunakan bahasa yang dekat dengan arek-arek Suroboyo. Tujuannya agar kritik ini lebih mudah dipahami dan menjadi pengingat bahwa masih banyak persoalan yang belum terselesaikan,” ungkapnya.

Front Anti Kapitalisme menegaskan bahwa aksi di depan Grahadi bukan menjadi penutup rangkaian demonstrasi. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila pemerintah tidak memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang telah disampaikan.

“Ini bukan aksi terakhir. Jika pemerintah tetap mengabaikan tuntutan rakyat, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar dan tekanan aksi yang lebih kuat dibanding hari ini,” tegas Septia.

Koalisi Front Anti Kapitalisme menyebut aksi tersebut diikuti sekitar 50 hingga 100 peserta yang terdiri dari mahasiswa, buruh, pelaku UMKM, kelompok pengangguran, serta sejumlah elemen masyarakat sipil lainnya. Hingga aksi berakhir, aparat kepolisian tetap bersiaga di sekitar Gedung Negara Grahadi untuk memastikan situasi keamanan kembali kondusif setelah kericuhan berhasil dikendalikan.(Red)