Desak Investigasi Transparan, Pemuda Indonesia Agendakan Demo Jilid II di DPRD Pamekasan

Pamekasan | metrosoeryanews.net – Gelombang protes terhadap dugaan malapraktik yang terjadi di RSIA Puri Bunda Madura terus berlanjut. Setelah sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur Pemuda Indonesia memastikan akan kembali menggelar demonstrasi jilid II di depan Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan.

Aksi lanjutan tersebut merupakan bentuk dorongan kepada para pemangku kebijakan agar tidak hanya menerima laporan masyarakat, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan proses penanganan dugaan malapraktik berlangsung secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua DPW Jawa Timur Pemuda Indonesia, Imam Arifin, mengatakan hingga saat ini pihaknya menilai belum ada kepastian yang mampu memberikan rasa keadilan bagi korban maupun keluarganya. Karena itu, DPRD Kabupaten Pamekasan diharapkan mengambil peran aktif dalam mengawal penyelesaian persoalan tersebut.

“Kami akan kembali turun ke jalan. DPRD harus hadir mengawal persoalan ini, memanggil pihak-pihak terkait, dan memastikan seluruh proses berjalan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan,” tegas Imam Arifin.

Menurutnya, persoalan dugaan malapraktik bukan hanya berkaitan dengan satu pasien semata, tetapi juga menyangkut perlindungan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, profesional, serta sesuai standar medis dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, Pemuda Indonesia mendesak agar seluruh proses investigasi dilakukan secara terbuka sesuai mekanisme yang berlaku. Organisasi tersebut juga meminta hasil pemeriksaan dari instansi berwenang nantinya disampaikan kepada publik secara proporsional agar tidak memunculkan spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat.

Sebelumnya, DPW Jawa Timur Pemuda Indonesia telah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh terhadap dugaan malapraktik di RSIA Puri Bunda Madura, menjamin transparansi proses penanganan perkara, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana aksi jilid II di DPRD Kabupaten Pamekasan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap proses penyelesaian kasus, sekaligus mendorong terciptanya pelayanan kesehatan yang akuntabel dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. (Red)