Iklan Rokok

17 November 2026

Metrosoeryanews

Aktual & Terpeecaya

Gagal nya ketahanan pangan Sampang Dua kecamatan Masuk Tipikor Bukti Lemah nya Birokrasi

Sampang Metrosoeryanews_Kec.Torjun Dan kec.Jrengik Masuk Tipikor, Kini Desa meteng dan beberapa Desa di Kec.Omben Disorot. Program Ketahanan Pangan Dana Desa di Sampang Gagal Berjamaah?

Indikasi gagalnya program prioritas Ketahanan Pangan pemerintah pusat melalui anggaran Dana Desa di Kabupaten Sampang terus muncul di berbagai kecamatan.

Setelah Kecamatan Torjun dan Kecamatan Jrengik masuk dalam laporan Tindak Pidana Korupsi, kini giliran Pemerintah Desa Meteng, Kecamatan Omben yang disorot publik.

Program yang seharusnya menjadi benteng kedaulatan pangan desa, justru berubah menjadi ladang penyimpangan.

Di Kalangan Parao, Kec.Jrengik temuan yang muncul bukan lagi soal salah hitung biasa.

Dalam laporan pertanggungjawaban, anggaran BUMDes Ketahanan Pangan diklaim mencapai Rp 164 Juta.

Namun berdasarkan pengakuan dari sosok mentor yang mengaku mengendalikan PJ Kepala Desa, nilai riilnya hanya Rp 73,5 Juta Menurut keterangan seorang warga yang mengaku sebagai mentor yakni ,Terdiri dari 19 ekor kambing dengan estimasi harga paling tinggi 2 juta per ekor senilai Rp 38 Juta, kandang Rp 25 Juta, dan upah tukang Rp 10,5 Juta.,dengan estimasi 14 hari kerja untuk ukuran dan pembuatan kandang dari kayu,

Ada selisih Rp 90,5 Juta yang hingga hari ini tidak bisa dijelaskan kemana perginya.

Lebih parah lagi, muncul sosok mentor ilegal, yang tidak tercantum dalam struktur pemerintahan desa, namun mengatur jalannya pemerintahan, bahkan berani menemui jurnalis dan meminta agar kasus ini tidak diramaikan dan berhenti sampai di sini saja.

Lemahnya Koordinasi Birokrasi

Kasus di Torjun, Omben, dan kini Kalangan Parao membuktikan satu hal yang sama: lemahnya koordinasi antar birokrasi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan.

Masing-masing pihak seolah berjalan sendiri-sendiri, tanpa kontrol yang nyata.

Pemdes kalangan parao
Pemerintah Desa sebagai pelaksana utama gagal menjalankan tata kelola yang akuntabel. APBDes dibuat asal-asalan, LPJ dibuat tidak sesuai fakta lapangan, dan yang lebih fatal, membiarkan pihak luar yang tidak memiliki kewenangan hukum ikut mengendalikan pemerintahan desa. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kecamatan,
Camat Jrengik sebagai perpanjangan tangan Bupati yang seharusnya melakukan pembinaan dan pengawasan harian terhadap Pemdes, justru tidak berfungsi. Camat seharusnya memverifikasi APBDes, memantau realisasi kegiatan, dan melaporkan penyimpangan. Namun faktanya, kegiatan yang janggal ini bisa lolos dan berjalan hingga menjadi sorotan media.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD
DPMD sebagai OPD teknis yang seharusnya membina BUMDes dan Ketahanan Pangan, gagal memberikan pendampingan yang substantif. Pembinaan hanya berhenti pada tataran administrasi, bukan pada verifikasi fisik di lapangan. Akibatnya, BUMDes hanya menjadi alat formalitas untuk mencairkan Dana Desa, tanpa menghasilkan ketahanan pangan yang nyata bagi warga.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah seharusnya menjadi benteng terakhir. Namun hingga kasus di kec.Torjun dan kec. Jrengik masuk ranah Tipikor, dan kini giliran meteng kec Omben dan temoran viral, belum ada tindakan audit investigatif yang diumumkan secara terbuka kepada publik. Pengawasan yang lambat ini membuat para pelaku merasa aman untuk mengulangi pola yang sama di desa yang berbeda.

Jika pola ini terus dibiarkan, maka program Ketahanan Pangan melalui Dana Desa di Sampang hanya akan menjadi program di atas kertas, yang menguntungkan segelintir orang, dan merugikan rakyat.

Publik menuntut Bupati Sampang untuk mengevaluasi total jajaran pembinanya. DPMD dan Camat harus bertanggung jawab atas lemahnya pembinaan. Inspektorat harus segera turun melakukan audit investigatif ke kec.Jrebgik, Kalangan Parao,Kec, Torjun, dan Kec, Omben, dan membuka hasilnya ke publik. HOIIRI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!