Gubernur Urai Benang Kusut Jual Beli Jabatan Di Lingkungan Pemprov Bali.
Denpasar, MetroSoerya.net. Gubernur Bali I Wayan Koster secara gamblang menyebutkan hingga saat ini masih saja terjadi suap menyuap promosi jabatan di lingkungan Pemprov Bali. Hal ini disampaikan Koster saat tampil sebagai pembicara dalam acara Penandatanganan Komitmen Peningkatan Pelayanan Publik di Denpasar, Selasa (30/7).
Saat berbicara, Koster menyebut jika di lingkungan Pemprov Bali masih terjadi suap menyuap jabatan. Padahal dirinya sudah membentuk tim penguji kelayakan dan kepatutan untuk naik menjadi kepala dinas atau kepala badan. Tim itu terdiri dari 4 akademisi dan 3 dari birokrasi. Sekalipun tim itu bekerja sangat independen, namun upaya kolusi, korupsi, nepotisme masih saja ada.
“Biasanya, yang juara pertama itu bukanlah yang terbaik. Yang terbaik itu malah menjadi juara kedua dan seterusnya. Sementara yang juara pertama itu adalah mereka yang melakukan praktek-prakter tidak terpuji seperti suap dan sebagainya. Bayangkan, perkepala dinas bisa mencapai Rp 200 sampai 400 juta,” ujarnya.
Menurut Koster, suatu ketika ia didatangi Sekda Bali, Dewa Made Indra untuk berdiskusi soal pengisian jabatan di beberapa kepala badan dan kepala dinas. Untuk sebuah kepala badan, Sekda mengaku jika yang terbaik, yang berkompeten di bidangnya, bukanlah nama yang sesuai dengan proses seleksi yang ada.
“Saya tidak mau banyak mendengar penjelasan Sekda, Saya harus buktikan sendiri. Saya panggil orang yang ikut proses seleksi untuk menjadi kepala badan tersebut. Pertama saya panggil orang yang dianggap menjadi nomor satu. Saya tanya soal bidang tugas yang akan diembaninya. Ternyata memang benar adanya, dimana dia tidak memiliki kapasitas dalam lembaga tersebut, lembaga yang akan dipimpinnya. Lalu saya tanyakan ke Pak Sekda, siapa orang yang cocok untuk memimpin lembaga tersebut. Nama yang disodorkan Pak Sekda persis sama dengan orang yang dalam seleksi hanya menjadi peringkat dua,” ujarnya.
Kasus yang sama juga terjadi dalam pengisian jabatan di salah satu dinas strategis di Bali. Modusnya sama, Setelah proses seleksi selesai, yang menjadi juara ternyata mereka yang memiliki uang. Mereka bersaing dengan cara membayar sejumlah uang kepada orang yang lebih di atas. Bahkan ada yang harus meminjam uang kepada salah seorang kadis di Pemprov Bali sebesar Rp 100 juta untuk uang muka. Sisanya baru dipinjam di koperasi. Karena modus yang sama itu, maka Koster memilih untuk tidak meluluskan peserta yang menjadi juara pertama. Koster memilih untuk meloloskan peserta juara kedua.
“Saat tidak jadi dilantik, Kadis yang meminjamkan uang datang menghadap Pak Sekda dan bertanya, apa alasan orang tersebut tidak dilantik. Pak Sekda balik bertanya, Lalu dijelaskan, kalau dia tidak dilantik bagaimana caranya mengembalikan uang yang dipinjam, Ini terjadi. Saya tahu soal ini, dan saya tidak mengangkat pejabat yang demikian,” ujar Koster.(Ans).
