Hari Pahlawan, Jadi Titik Tolak Gerakan “Recovery” Konstitusi
SURABAYA, 13 NOVEMBER 2026 l metrosoeryanews.net, – Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, sejumlah akademisi, ekonom, dan aktivis menggelar forum kebangsaan bertajuk “Menemukan Kembali NKRI” di Surabaya, Selasa (10/11/2026). Forum ini secara tegas mendesak dilakukannya audit konstitusi untuk mengevaluasi pergeseran haluan negara pasca-amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Diskusi strategis ini menghadirkan sejumlah tokoh di antaranya ekonom Dr. Ichsanuddin Noorsy, Prof. Warsono, Daniel Rosyid, Dr. Opu Mulyadi, dr. Zulkifli, Trijono Hardjono, Miftahul Huda, Afif Syairozy, serta aktivis dan kontributor publik Eko Gagak.
Para narasumber sepakat bahwa amandemen UUD 1945 telah menggeser fondasi filosofis negara yang semula bertumpu pada semangat gotong royong dan kemandirian. Padahal, naskah asli UUD 1945 berfungsi krusial sebagai benteng pertahanan hukum (strategic barrier) untuk melindungi kedaulatan politik dan sumber daya alam (SDA) Indonesia dari intervensi pasar global.
Ekonom Dr. Ichsanudin Noorsy menyoroti keras dampak pergeseran konstitusi terhadap ketahanan ekonomi nasional. Ia menilai banyak produk legislasi telah menyimpang jauh dari amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurut Ichsanudin, maraknya privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), liberalisasi sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, hingga gejala deindustrialisasi merupakan bukti nyata melemahnya kedaulatan ekonomi bangsa.
“Peran negara tereduksi drastis. Dari yang seharusnya menjadi pelindung kesejahteraan rakyat, sekadar menjadi regulator dan fasilitator pasar,” tegas Ichsannudin dalam paparannya.
Sementara dari sisi sosiokultural dan kebangsaan, aktivis Eko Gagak menganalogikan tata kelola negara layaknya sistem operasi raksasa yang kehilangan direktori utamanya (file not found). Hilangnya kompas ideologis telah menggerus budaya gotong royong dan menggantinya dengan pragmatisme serta individualisme. Akibatnya, rakyat mengalami keterasingan di tanah airnya sendiri.
“Di tengah melimpahnya kekayaan alam, masyarakat justru hanya menjadi penonton. Keuntungan ekonomi hanya terpusat pada lingkaran segelintir oligarki atau mengalir deras ke luar negeri,” ujar Eko Gagak.
Menutup rangkaian forum, para peserta menegaskan bahwa gerakan “Menemukan Kembali NKRI” bukanlah ajakan untuk nostalgia ke masa lalu, melainkan langkah rasional dan konstitusional untuk mengoreksi arah perjalanan bangsa.
Sebagai tindak lanjut, forum merekomendasikan konsolidasi lintas elemen masyarakat guna melakukan pemulihan (file recovery) terhadap falsafah asli kemerdekaan. Mengembalikan ruh dan prinsip dasar naskah asli UUD 1945 dinilai menjadi solusi mendasar untuk mengatasi krisis ideologi berkonstitusi. (Red)
