KLHK Cari Kepala Daerah Terbaik 2018
Jakarta, (METROSOERYA.NET) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mencari kepala daerah terbaik untuk penganugerahan Penghargaan Nirwasita Tantra 2018.
KLHK terus menyaring kepala-kepala daerah terbaik yang mempunyai green leadership tertinggi dalam memimpin wilayahnya. Bertempat di Jakarta, Rabu (4/9) kemarin, empat kepala daerah tingkat kabupaten diuji untuk memaparkan upaya dan inovasi terbaiknya, dalam mendorong pembangunan hijau dan berkelanjutan di daerahnya.
Mereka adalah Kepala daerah dari Kabupaten Boyolali, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Malang. Kabupaten Boyolali hadir diwakili Wakil Bupati, M Said Hidayat. Dalam paparannya, dia menyatakan bahwa Kabupaten Boyolali sebagai salah satu daerah yang pertumbuhan ekonominya ditopang dari pertanian dan peternakan, saat ini telah membangun embung-embung untuk menjaga ketersediaan air, bagi pertanian dan peternakan.
Selain itu pemetaan kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian di Wilayah Boyolali terus dilakukan, utamanya agar diketahui wilayah mana saja yang potensinya tinggi, untuk mengembangkan jenis tanaman-tanaman pertanian tertentu. Hal ini berguna juga untuk merancang tata ruang, agar wilayah-wilayah produktif pertanian tidak mengalami konversi lahan, yang mengancam kemandirian pangan daerah.
“Boyolali sudah membangun embung-embung untuk cadangan air sektor pertanian dan peternakan, kami mempunyai program satu desa satu embung. Kami juga sudah melakukan penelitian untuk mengetahui kesesuaian lahan, dalam mengoptimalkan produksi pertanian. Dan untuk menjaga lahan produktif pertanian agar tidak dikonversi, kami telah menerbitkan perda yang memungkinkan pemberian insentif kepada petani, untuk melindungi lahan-lahan produktifnya, yaitu dengan membayar pajak hanya 10 persen saja,” urai Said di kutip melalui laman resmi KLHK, Rabu (5/9/2018).
Selanjutnya, Kabupaten Lumajang yang diwakili oleh Plh Bupati yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Gawat Sudarmanto, memaparkan bahwa, kasus penolakan pertambangan pasir pantai yang merenggut nyawa Salim Kancil beberapa tahun lalu, menjadi titik balik perbaikan pengelolaan sektor pertambangan, di Kabupaten Lumajang.
“Pelarangan pesisir pantai selatan untuk pertambangan sudah diatur secara teknis, di dalam revisi tata ruang terbaru. Wilayah pesisir pantai selatan tidak boleh untuk pertambangan pasir, namun diarahkan untuk pariwisata, kecuali untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, dengan syarat pasir hasil kerukan tidak boleh dijual,” ujar Gawat.
Gawat juga menjelaskan bahwa, Kabupaten Lumajang sangat mendorong perkembangan pertanian, salah satunya dengan program Sigapunbulat: Gerakan pemupukan organik dan benih bersertifikat. Dari program ini, produktivitas padi meningkatkan 0,5 % per ha, jagung meningkat 2,7 % dan kedelai meningkat 5,1 %.
Kemudian Kabupaten Pesisir Selatan yang menghadirkan Bupatinya, H Hendrajoni, menyatakan bahwa, Kabupaten Pesisir Selatan dengan pariwisata sebagai salah satu sumber perekonomian daerahnya, mendapat permasalahan persampahan dari kawasan wisata, akibat kegiatan rumah makan dan hotel, atau penginapan.
Untuk mengatasi masalah persampahan tersebut, salah satunya dilakukan dengan program Satu Negari Satu Bank Sampah. Sampai saat ini dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, telah dilakukan pembangunan Bank Sampah.
Selain itu, pemerintah daerah Pesisir Selatan mengupayakan pembentukan rumah kompos. Rumah Kompos ini mengolah dan memanfaatkan sampah-sampah organik menjadi pupuk organik. Hasil produksi pupuk organik ini, dimanfaatkan masyarakat untuk tanaman bunga, dan buah-buahan, maupun untuk kegiatan tanaman holtikultura, oleh petani tanaman organik.
Yang terakhir adalah paparan dari Bupati Kabupaten Malang, Rendra Kresna, yang merupakan peraih penghargaan Nirwasita Tantra tahun 2017. Dia menjelaskan bahwa Kabupaten Malang sangat fokus untuk menyelenggarakan pembangunan berwawasan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan anggaran lingkungan hidup tahun 2018 ini sebanyak 55%.
“Anggaran lingkungan hidup kami naikkan sebesar 55%, ini diarahkan kesemua SKPD, hal ini karena Kabupaten Malang sudah menetapkan tiga pokok strategi pembangunan, yaitu penurunan angka kemiskinan, peningkatan pariwisata, dan pembinaan lingkungan hidup, Disitulah kuncinya mengapa anggaran lingkungan hidup meningkat, karena pembangunan di Kabupaten Malang selalu bermuara pada upaya tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup,” ujar Rendra.
Seleksi tahap ketiga ini akan berakhir esok hari (05/09), dan akan dilanjutkan dengan rapat para panelis untuk memilih kepala daerah tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota terbaik, yang berhak menerima penghargaan Nirwasita Tantra. Sebagaimana diketahui, Nirwasita Tantra merupakan penghargaan kepada Kepala Daerah, atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan, guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya. (Rtyn Prima)
Ket Foto: Bupati Kabupaten Malang, Rendra Kresna paparan program pembangunan berwawasan lingkungan saat penilaian Penghargaan Nirwasita Tantra 2018 di Jakarta