Pengemudi Angkutan Umum Kesulitan Isi Biosolar Bersubsidi di SPBU Jalan Rajawali, Penolakan Picu Keributan — Kepala SPBU: “Sudah SOP, Tidak Ada Urusan dengan Media”
SURABAYA, 15 November 2026 l metrosoeryanews.net, – Kejadian tidak menyenangkan terjadi di SPBU Jalan Rajawali, Krembangan Selatan, Surabaya pada Minggu, 15 November 2026 sekitar pukul 15.37 WIB. Seorang pengemudi kendaraan angkutan umum mengalami penolakan pengisian Biosolar bersubsidi meskipun kode QR/barcode sudah sesuai dengan nomor polisi kendaraannya.
– Pengemudi sudah menunjukkan kode QR yang nomor polisinya sudah cocok dengan kendaraan
– Petugas SPBU menolak dengan alasan warna bodi kendaraan tidak sesuai dengan data di sistem
– Penolakan ini memicu ketegangan hingga terjadi keributan ringan antara warga dan petugas SPBU
– Awak media yang hadir berupaya mendamaikan dan mengkoordinasikan masalah tersebut
– Namun, justru instruksi datang dari Kepala SPBU, Mas Rizal, bahwa kendaraan tersebut tidak boleh dilayani sama sekali
– Saat dihubungi melalui telepon WhatsApp oleh awak media, Mas Rizal menyatakan penolakan tersebut sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menegaskan: “Tidak ada urusan sama media manapun”
Pernyataan tersebut membuat awak media kecewa, padahal kehadirannya semata-mata ingin menjadi kontrol sosial bagi masyarakat yang merasa haknya terhambat.
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak:
Yang diatur dalam hukum
Kesesuaian nomor polisi dengan kode QR, Warna plat nomor kendaraan, (kuning = umum, hitam = perseorangan, putih/merah )
Warna bodi kendaraan TIDAK tertulis sebagai syarat dalam Perpres 191/2014
Kesimpulan: Penolakan dengan alasan warna bodi kendaraan hanyalah kebijakan verifikasi internal sistem Pertamina, BUKAN ketentuan hukum yang berlaku. SOP yang diterapkan di SPBU tersebut ternyata tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan.
Kendaraan berplat kuning, angkutan umum memenuhi syarat menerima subsidi, Nomor polisi sudah sesuai syarat utama terpenuhi,
Penolakan karena warna bodi berbeda bukan syarat hukum, hanya data yang belum diperbarui di sistem
Sikap Kepala SPBU yang menolak berkomunikasi justru menutup ruang transparansi dan penyelesaian masalah yang seharusnya mudah diselesaikan
“BBM bersubsidi adalah hak rakyat yang berhak menerimanya. Aturan memang harus ditegakkan, namun tidak boleh menindas warga kecil yang memang sudah memenuhi syarat menurut hukum. Transparansi dan komunikasi adalah kunci, bukan menutup diri dari masyarakat.”
Redaksi; Karim
