Dana Hibah Di Bojonegoro Di Nilai Kurang Transparan Pada Pemerintah Desa
Bojonegoro, metrosoerya.net – Bantuan hibah provinsi Jawa timur tahun 2018 kepada kelompok masyarakat (Pokmas) di wilayah Bojonegoro untuk pembangunan TPT ( tembok penahan tanah) dengan kucuran dana masing – masing kelompok masyarakat peroleh belum jelas diketahui. Juga kemungkinan ada dugaan penyimpangan anggaran.
Dalam pelaksanannya, bantuan hibah di wilayah Bojonegoro ini banyak kelompok masyarakat (pokmas) yang diduga dalam pengerjaan proyek cuma asal – asalan. Sebagaimana diketahui, pada tahun anggaran 2018 lalu ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak jelas alokasi dan anggaran dalam pengerjaan proyek Pokmas tersebut.
Seperti yang terjadi di Desa Sudu Kecamatan Gayam dan Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberrejo ini misalnya, Pokmas Desa Sudu yang di koordinatori oleh warga bernama IMRON penerima bantuan hibah, alokasi dan anggaran di nilai tidak transparan. Pasalnya bantuan hibah yang Pokmas itu terima tidak transparan dan tanpa ada kordinasi pada Pemerintah desa setempat.
“lebih jelas kalau mas konfirmasi sendiri pada pihak yang bersangkutan mas, yang jelas dari pihak desa tidak ada keterlibatan dalam pengelolaan pekerjaan proyek Pokmas itu”, Ucap Bu kades Sudu saat dikonfirmasi awak media metrosoerya.(31/01/2019)
Hal yang sama juga terjadi di Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberrejo, Pokmas yang di koordinatori oleh warga yang bernama SUDIRO, dalam pengerjaan juga tidak ada transparasi pada pemerintah desa setempat.
Saat ditemui awak media metrosoerya (02/02/2019) Kepala Desa Tlogohaji MU’ALIM mengutarakan perihal Pokmas yang warganya dapat.
“Sebagai Kepala Desa saya pastinya sangat mengapresiasi kepada pokmas desa kami yang sudah mendapatkan dana hibah untuk menunjang infrastuktur desa kami, tapi setidaknya trobosan – trobosan dari pokmas itu sendiri juga harus ada transparasi anggaran terkait pembangunan TPT dari dana hibah yang di kerjakan Pokmas pada pemerintah desa, supaya tidak timbul dugaan – dugaan yang bersifat negatif bagi masyarakat dan kalau ada permasalahan di kemudian hari seperti halnya pemberitaan terkait Pokmas desa sini jadi pihak desa terutama saya pribadi sebagai kepala desa bisa memberi penjelasan ke temen – temen media kontrol,” pungkas Kades.
Dari pantauan media metrosoerya dilapangan, IMRON dan SUDIRO selaku koordinator atau penanggung jawab Pokmas yang ada di Wilayah Bojonegoro ini melakukan hal yang sama, mereka enggan memberikan penjelasan terkait dana hibah yang mereka kelola. pekerjaan yang seharusnya dikerjakan untuk memberdayakan masyarakat dalam menunjang infrastuktur pedesaan akan tetapi kenyataan bantuan hibah tersebut dilaksanakan oleh koordinator itu sendiri tanpa adanya transparasi pada pemerintah desa. dan dugaan ada indikasi untuk memperkaya diri dari kucuran dana hibah yang mereka kelola.
Sampai berita ini di tulis belum ada pihak yang bertanggung jawab yang bisa di konfirmasi, dikarenakan Papan nama kegiatan tidak terpampang di mana bangunan itu dilaksanakan.(yos/yud)
