Walikota Imbau OPD Lebih Giat Tekan Inflasi
Madiun, (Metrosoerya.net) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri telah merilis data inflasi daerah-daerah di wilayah Jawa Timur. Kota Madiun, sejak awal 2018 hingga Agustus ini, mengalami inflasi dalam angka 2,05 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi keseluruhan Jatim, yakni 1,79 persen.
Dengan kondisi tersebut, Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto pun meminta agar Organisasi Perangkat Daerah, khususnya yang termasuk dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), segera menindaklanjuti. ‘’Perlu perhatian segera,’’ tegasnya saat memberikan sambutan pada Rakor Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Ketersediaan dan Perkembangan Komoditas Pokok di Kota Madiun, Rabu (12/9).
Sugeng menuturkan, pertumbuhan ekonomi yang membanggakan di Kota Madiun tidak ada artinya jika inflasi masih tinggi. Sebab, masyarakat dengan ekonomi rendah yang sangat terpengaruh dengan kondisi ini.
Dalam kesempatan itu, Sugeng juga meminta OPD terkait untuk terus berkoordinasi dengan anggota TPID lainnya. Terutama, mencari penyebab tingginya angka inflasi. Kemudian, mengambil tindakan untuk menanggulanginya.
Sugeng pun mengimbau agar OPD mampu mengeluarkan kebijakan untuk membantu masyarakat. Namun, tetap disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Misalnya, kenaikan harga kebutuhan pokok disebabkan oleh ongkos transportasi yang meningkat, maka OPD yang memiliki alat transportasi harus menerjunkan armadanya untuk membantu proses distribusi.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Madiun Rusdiyanto menambahkan, distribusi bahan kebutuhan pokok menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Sebab, Kota Madiun bukan termasuk daerah penghasil. Karena itu, perlu kerjasama dengan pihak-pihak penghasil untuk menjaga stok di dalam kota. ‘’Kami mengingatkan kepada OPD untuk menjaga distribusi dan stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,’’ imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Djoko Raharto menjelaskan bahwa angka inflasi 2,05 persen di Kota madiun masih terkendali dengan baik. Meski demikian, pemerintah daerah dan TPID perlu menjaga kondisi ini tetap aman.
Menurut Djoko, tingginya angka inflasi Kota Madiun disebabkan oleh inflasi inti yang mencapai 1,1 persen. Yaitu, komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental. Antara lain, interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditi internasional, dan inflasi mitra dagang, serta ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.
Untuk menjaga kondisi tetap stabil, beberapa langkah telah dipersiapkan oleh BI. Terutama, di dua bulan terakhir pada 2018. ‘’Kami akan melakukan operasi pasar murni, talkshow, dan konferensi pers. Juga ada sinergi antara BI, Bulog, TPID, dan OPD agar kegiatan berjalan lancar,’’ tandasnya. (Red)
