Mendagri Kunjungi NTB, Beri Bantuan dan Pastikan Layanan Pemerintah Berjalan
Lombok, (METROSOERYA.NET) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkunjung ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Kedatangan Menteri Tjahjo yang disertai dua dirjen yakni Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arief Fakrulloh dan Dirjen Pemerintahan Desa Nata Irawan, selain untuk menyerahkan bantuan rehabilitasi kantor desa dan dana urunan staf Kementerian Dalam Negeri juga ingin memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan.
Sebelum datang ke Lombok Utara untuk melihat langsung tempat pengungsian korban gempa, Menteri Tjahjo sempat menggelar pertemuan dengan Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi atau akrab dipanggil Tuan Guru Bajang (TGB) di kantor Gubernur NTB, di Mataram, Senin (28/8/2018).
Setelah memberikan bantuan secara simbolis, berupa dana urunan dari para staf Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp 700 juta, Menteri Tjahjo memberi sambutan. Kata Tjahjo, atas nama Kemendagri dan pribadi, ia merasa prihatin dan menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam atas terjadi musibah bencana gempa di NTB. Apalagi, cukup banyak warga NTB yang meninggal.
“Semoga yang meninggal diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” katanya.
Menurut Tjahjo, sesuai arahan Presiden Jokowi, ia diminta memastikan layanan pemerintahan tetap berjalan di NTB. Tjahjo pun kemudian bercerita, bahwa ketika pertama kali terjadi gempa di NTB, ia langsung memerintahkan Rektor IPDN agar mengerahkan para praja IPDN di kampus NTB membantu korban gempa. Ia juga langsung melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Hasil komunikasi kami dengan BNPB, khusus BNPB daerah, kalau ada stok misal tenda agar segera kirim ke NTB, karena kalau beli yang baru lama,” ujarnya.
Tjahjo juga mengungkapkan telah mengirimkan surat edaran mengenai bantuan dana bagi penanganan bencana gempa dari Pemda lain untuk Pemda NTB. Surat edaran itu di dasari aspirasi dari asosiasi para gubernur yang ingin menyumbang dana bantuan ke NTB.
“Waktu ada rapat asosiasi gubernur, mereka sepakat, kita kalau mau bantu dana gimana. Akhirnya kami buat surat sebagai payung hukum bantuan berupa uang,” katanya.
Tjahjo juga menyinggung soal banyaknya pertanyaan yang diajukan padanya mengenai status bencana gempa di NTB, kenapa tak dijadikan bencana nasional. Menurutnya, hal iyuy bukan kewenangannya. Soal status bencana, kewenangan Menkopolhukam. Sedangkan terkait kedatangannya ke NTB, selain ingin memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan, sekaligus untuk menyerahkan bantuan dana. Salah satunya dana bantuan untuk rehabilitasi kantor desa.
“Kami hari ini ingin pastikan jalannya pemerintahan. Dan keluarga besar teman-teman Kemendagri urunan dana. Terserah Pak Gubernur buat apa. Tahap pertama ada rehab untuk kantor desa di 66 desa. Juga akan ada perhatian khusus, selain bangun kantor desa, juga kantor kelurahan dan Pemda. Ini semata agar pelayanan kepada masyarakat tak terhambat,” katanya. (Rtyn Prima)
