Pelepasan SMAN 1 Tanjung Bumi di Gedung Arabwing, Kepsek Ungkap Biaya Ditanggung Siswa
Bangkalan | Metrosoeryanews.net-pelepasan siswa SMAN 1 Tanjung Bumi tahun ajaran 2025/2026 memicu polemik. Acara yang digelar di Gedung Arabwing disebut mematok iuran Rp720 ribu per siswa, jauh di atas standar perpisahan sederhana yang dianjurkan Dinas Pendidikan Jawa Timur.
Kabar pungutan itu langsung jadi sorotan orang tua. Menurut informasi yang beredar, dana digunakan untuk sewa gedung, konsumsi, dan perlengkapan acara. Yang jadi perdebatan, kostum guru dan panitia juga disebut masuk dalam hitungan. Bagi wali murid, angka Rp720 ribu terlalu besar untuk ukuran sekolah negeri.
Dinas Pendidikan Jawa Timur sudah mengingatkan sejak 15 April 2026 lewat Surat Edaran Nomor 420/2318/101.1/2026. Kepala Dinas Dr. Aries Agung Paewai menegaskan sekolah dilarang memungut biaya tinggi, menyewa gedung mewah, atau mewajibkan atribut seperti toga dan selempang.
“Satuan pendidikan dilarang memfasilitasi kegiatan wisuda yang memungut biaya tinggi, menyewa gedung mewah, atau mewajibkan atribut seperti toga, selempang, dan sejenisnya. Prinsipnya perpisahan harus sederhana, khidmat, dan tidak memberatkan wali murid,” ujar Aries.
Pemilihan Gedung Arabwing dinilai memperkuat dugaan pelanggaran. Gedung itu dikenal sebagai salah satu venue mewa, jauh dari kesan sederhana yang diminta Disdik Jatim.
Saat dikonfirmasi, Kepala SMAN 1 Tanjung Bumi awalnya mengaku tidak tahu menahu. “Anak-anak memaksa silakan diatur sendiri, siswa semua sendiri yang mengatur saya tidak tahu menahu,” katanya via WhatsApp.
Ia menjelaskan, ide awalnya acara digelar di sekolah. Namun siswa menilai halaman panas dan sewa tenda besar justru lebih mahal, sekitar Rp15 juta. Setelah dicek, sewa Gedung Arabwing dengan sound, tenda, dan kursi hanya sekitar Rp6 juta.
“Kalau disekolahan pakai terop yang besar itu mahal. Sedangkan kalau sewa di gedung itu lebih murah. Itu anak-anak yang sumbangan sendiri,” jelasnya.
Soal iuran Rp720 ribu, kepala sekolah membantah. Ia menyebut angka itu bukan pungutan langsung. “Itu anak-anak menabung Rp25 ribu per bulan. Sisanya diatur sendiri dan nantinya dikembalikan kalau ada sisa. Saya takut dan malu kalau semua persewaan diambilkan dari anak-anak,” ujarnya.
Ia juga menegaskan guru tidak dipungut biaya. “Kalau guru itu sekolah gratis. Biasanya dulu guru-guru bayar sendiri.”
Kepala sekolah menyebut acara ini lebih tepat disebut tasyakuran, bukan wisuda. Tujuannya murni untuk kenang-kenangan siswa yang ingin foto bersama dan merayakan kelulusan.
“Saya beraninya mengadakan acara ini karena semua yang mengelola itu siswa. Tidak ada satupun guru yang ikut mengelola. Saya hanya menyuruh guru untuk dampingi karena takut gagal, namanya siswa,” katanya.
Ia juga menyebut acara dihadiri kepala desa dan orang tua siswa. “Intinya siswa-siswi itu minta kenang-kenangan, minta photo, untuk terakhir kelulusan.”
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Jatim belum memberikan tanggapan resmi. Padahal aturan sudah jelas: sekolah negeri dilarang menjadikan perpisahan sebagai ajang yang memberatkan orang tua.
Kasus ini kembali menyoroti batas tipis antara inisiatif siswa dan tanggung jawab sekolah. Di satu sisi, siswa ingin kenang-kenangan yang berkesan. Di sisi lain, negara sudah mengikat aturan agar sekolah negeri tidak jadi ajang komersialisasi.
Apakah Disdik Jatim akan memanggil SMAN 1 Tanjung Bumi untuk klarifikasi? Publik menunggu, karena pelepasan siswa seharusnya jadi momen bangga, bukan beban.@Muttakin
